KULINER

Papua Guide

Rumah diatas pohon adalah salah satu kekayaan budaya lokal Papua, dari sekitar tigaratus suku, ada beberapa suku besar yang masih menggunakan rumah pohon, antara lain adalah Suku Korowai. Kebanyakan, rumah yang dibangun adalah rumah jamur yang disebut Honai, dimana setiap keluarga membangun dua rumah untuk Wanita atau ibu rumahtangga dengan segala aktifitasnya dan rumah lelaki.

Tradisi unik lain adalah membuat tepung sagu untuk dibuat makanan, baik itu papeda maupun sagu bakar. Membuat sagu secara tradisional, menjadi keterampilan tiap keluarga Papua meskipun kini anak-anak mudanya kurang begitu trampil disebabkan pohon sagu juga makin jarang didapat sejak masyarakat mengkonsumsi nasi.

Nasi, makanan baru yang dianggap lebih "berkelas" di Jawa, ternyata tidak selamanya mengutnungkan bagi masyarakat Papua. Karena kandungan karbohidrat yang terdapat dalam beras lebih sedikit dibanding sagu. Selain sagu, masyarakat Papua asalnya juga punya bahan makanan pokok berupa ubi jalar yang kandungan karbohidratnya tigakali lebih tinggi daripada beras. belum lagi beras dari jawa kebanyakan sudah tercemar insektisida dan menyebabkan turunnya kekebalan tubuh. itu sebabnya, sebagian besar masyarakat dunia juga menganggap ubi memang lebih layak menjadi makanan pokok dibanding beras.

Saat ini, penghasil ubi jalar yang masih dapat ditemui adalah di Wamena. karena letak geografisnya yang ada diantara dua gunung dan cukup tinggi, sehingga hawanya dingin dan dapat menghasilkan umbi dari ubi jalar berdiameter 40-60cm!

ASMAT VILLAGE

Arif Rahman, SE, residing in in the centre of you sebangsa-setanah irrigate origin of Papua in Asmat Village, a countrified miniatur of Asmat which is during month;moon of August 2007 then founded in Coast of area of Ancol of Dream Garden
Asmat Village of this is, various important information hit life and civilization Asmat- big tribe in Papua- representation of other;dissimilar terms there, obtainable. Since 1990's, tribe of Asmat have deputized Culture of Papua till international world of through cultural stage

Liputan Khusus Rumah123.com

Ciputra Diangkat Sebagai Tetua Suku Asmat

JAKARTA - Minggu (12/8), menjadi hari yang bersejarah bagi perjalanan hidup seorang Ciputra. Pasalnya, begawan properti Indonesia tersebut resmi menjadi salah seorang tetua (tokoh masyarakat yang dituakan, red) Suku Asmat, Papua Selatan. Upacara pelantikan tersebut berlangsung di Pantai Carnaval, Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta Utara, dan dilakukan langsung oleh Bupati Asmat Yuven A Biakia, bertepatan dengan pembukaan Asmat Boeorpits Festival. Hadir dalam acara pelantikan tersebut Direktur Utama PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk Budi Karya Sumadi. Yuven A Biakia mengatakan, Ciputra mendapatkan nama resmi Suku Asmat, Aswets Boeorpits, yang berarti pemimpin sumber kemakmuran. "Pemberian gelar dan nama tersebut sebagai bentuk kepedulian Ciputra yang ikut melestarikan budaya Suku Asmat dengan cara membuat Asmat Village di area Taman Impian Jaya Ancol," kata Yuven dalam kata sambutanya, di sela pemberian gelar tersebut. Sementara itu, Ciputra mengaku merasa terkejut luar biasa menerima kehormatan tersebut. Pasalnya, dia tidak pernah menyangka akan diangkat menjadi salah seorang tetua Suku Asmat. "Penghargaan ini akan saya coba dedikasikan dengan memberikan semacam beasiswa bagi sejumlah anak Suku Asmat yang berprestasi," ujar Ciputra. Ciputra menambahkan, ini merupakan penghargaan ke-10 dalam enam bulan terakhir yang ia terima. Ke-10 penghargaan tersebut terbagi menjadi lima dibidang bisnis dan lima dibidang sosial. Penghargaan pertama yang diraih Ciputra di enam bulan terakhir ini adalah Lifetime Achievement Award 2006 di bidang olahraga yang diberikan oleh salah satu tabloid terkemuka di Tanah Air, berkaitan dengan pembinaan bulu tangkis yang dilakukannya melalui Yayasan Jaya Raya. Penghargaan lain diantaranya, ketua kehormatan Fédération Internationale des Administrateurs de Biens Conseils et Agents Immobiliers (FIABCI) Asia Pasifik periode 2006-2008 dan Anugerah Dharma Bhakti Insinyur dari Persatuan Insinyur Indonesia (PII) pada 25 Mei 2007. Terakhir sebelum menerima gelar tetua Suku Asmat, Ciputra meraih penghargaan dari majalah Globe Asia sebagai Lifetime Achievement Award sebagai pengusaha yang sukses dan sanggup bertahan dari segala macam kondisi, termasuk krisis ekonomi.(*)

om pasikom

JAKA TARUB di KALI SUNTER

Alkisah pada jaman dahulu, Kali Sunter adalah tempat mandi umum, maklum, dulu sungai ini berair jernih. Suatu sore Jaka Tarub bertemu Somad, temannya asal seberang kali. bertemu di jembatan, keduanya mulai punya pikiran iseng untuk menikmati para gadis yang sedang mandi sore.

Jaka Tarub: "Kamu mau nggak lihat perempuan mandi."
Somad: "Mau banget, tapi gimane caranye, kalau ngintip bisa ketahuan."
Jaka Tarub: "Ayo ikut aku."

Keduanya pun mendekati sekumpulan gadis yang sedang mandi dihulu, tentu saja mereka pada keki dan menegur dua perjaka yang menuju kearah mereka.

Gadis 1 : "Hai, Jaka, Somad, mau ngapain kalian kesini, mau ngintip ya!"
Jaka Tarub : "Enggak, kite-kite bukan mau ngintip, bise berabe ntar mpok!"
Gadis lain: "So, mau ngapain kalian kesini kalau bukan mau ngintip?"
JakaTarub: "Gue cuma mau kasih makan piaraan gw, udah seminggu belum gw kasih makan. itu tuh mereka dekat kalian mandi."
Gadis2 : "Emang loe miara apa di Kali ini, kebo ya."
Jaka Tarub: "Bukan kebo, tapi BUAYA...!"
Gadisgadis pun saling berteriak kalang kabut, melompat ke pinggir kali, lupa dengan kedaan mereka yang telanjang: "Ahh...tolong, ada buaya..!"
Jaka Tarub: "tuh, mad, bisa liat orang mandi tanpa harus ngintip kan?"

Eco-Minister Speech

Finance & Property

Government Support to Enhance

the Viability and Bankability Of PPP Infrastructure Projects


Distinguished Guests, Ladies and Gentlemen

It is my honor and pleasure today to describe for you the Government’s policies for enhancing the viability and bank ability of private infrastructure projects, to outline how these are being implemented, and to discuss some of the complex challenges we are now tackling.

Presidential Regulation 67 of November 2005 empowers the Government to provide two types of support for Public – Private Partnership (PPP) project, namely :
- direct support for project that are justified on economic and social grounds but that will not be financially viable without pre-agreed Government fixed contributions;
- Contingent support or guarantees for certain types of risk that cannot be efficiently managed and mitigated by private investors and leaders.

These are not mutually exclusive, and the government may accept certain project risks on addition to providing direct financial support. However, today I will be focusing solely on Central Government risk-sharing support.

Presidential Regulation 67 requires in this context that:
risk be allocated to the party best able to control them in order to ensure efficiency and effectivenees ;
granting of Government support must have regard to the principle of controlling and managing risks in the State Budget;

The Minister of Finance is responsible for controlling and managing projects risk, and is empowered to decide the criteria for granting Government Support and to approve or reject Support requests for individual projects.

PerPres 67 places strong emphasis on transparency and openness, and fairness, and accordingly requires that all proposed PPP projects:
be supported by, among others, a pre-feasibility study and a public consultation process; and
be awarded through an open tender process, even where the project originates from an unsolicited proposal.

The Ministry of Finance established a Risk Management Committee on October 2005, with its two main tasks being to develop criteria and procedures for project risk sharing, and to assess individual requests for Government Support. The adopted criteria and procedures were issued in May 2006 as Minister of Finance Regulation PMK 38 of 2005. This empowers Government to bear or share three main types of risk, namely Political Risk, Project Performance Risk, and Demand Risk.

PMK 38 provides for two main of compensation in the event such risk materialize, namely concession period extension and/or cash payment.

Requests for Government contingent support are evaluated on the basis of four criteria or principles, namely Legality, Project Quality, Affordability, and Transparency. KKPPI is responsible for evaluating technical and financial feasibility, following which MOF evaluates the chase for Government Risk sharing having regard to the affordability and transparency criteria. I would note here that MOF is currently being restructured, white one important change being to establish risk management unit to take over the duties of the Risk Management Committee.

Distinguished Guests, Ladies and Gentlemen,

Let me now turn to the Infrastructure Guarantee Fund, which we plan to establish by mid-2007. As indicated earlier, the Government is prepared to provide guarantees for certain risks, and recognizes the need to be able to approve multi-year support for individual PPP project outside of the rigid State Budget cycle. I am pleased to be able to announce that total of Rp. 4 trillion has already been set aside from the 2006 and 2007 budgets for Guarantee Fund and the proposed Infrastructure Investment Fund.

I would also like to take this opportunity to highlight the Government’s recently adapted policy on Public Service Obligation or PSOs. As in many other countries, the Government sometimes requires SOEs to provide basic services that are unprofitable. Until recently, such Public Service Obligations or PSOs were mostly funded indirectly through ‘hidden’ input subsidies. Such practices impaired transparency and accountability, an also hindered efforts to benchmark and improve.SOE performance.

In their place, we are now implementing an explicit PSO compensation policy as mandated by the 2003 Law on StateOwned Enterprises. This requires Government to compensate SOEs direcly for the full costs of their PSOs. Implementation of the new policy is being pioneered for PT PLN, the State electricity company , which is required to supply power at the tariffs set by Government.

Under the operating guidelines and procedures issued in November 2005, electricity subsidies are channeled through PLN to electricity consumers in those tarrif categories for which average selling price is below supply cost. The amount of the subsidy for each tariff category is calculated based on the difference between the prevailing tariff and the computed cost of supply.

All important cost are eligible for inclusion in the subsidy / PSO calculation, including those for PLN’s electricity purphases and debt service.

The new policy is already being implemented for PLN, with an amount of Rp35.5 trillion having been approved in the amended 2006 Budget. We have also started to apply the PSO policy for other infrastructure SOEs—including the state railway company—and intend to progressively refine the guidelines and procedures based on the lessons of experience.

Let me outline some of the many complex challenges we are facing and briefly indicate how we envisage tackling these over the coming months. Our most pressing problem is what I will describe here as ‘non-compliant projects’. By this I mean projects that have already progressed to an advanced stage, but which do not meet the preparation requirements specified in PerPres 67. I should emphasize here that ‘non-compliant’ does not necessarily mean ‘bad’, and indeed that many non-compliant projects are inherently sound and of high priority. We are accordingly now developing a process under which selective preparation and accountable manner based on clearly defibed criteria and procedures.

Closely linked to this problem are the issues of poor project preparation and Central Government Support for sub-national projects. As regards the former, let me acknowledge on behalf of my Ministerial colleagues that many of the projects so far offered for private participation have not been prepared to the standards expected by international investors and lenders. This is due in part to the intense pressures on us to move quickly, and to the inexperience of some of our institutions. We know we need to do better, and I am pleased to announce we are now establishing a project Development Facility and will use this to prepare future projects to best practice standards.

PerPres 67 does not deal with Central Government Support for sub-national projects. While we see a case for enabling the Center to provide support in certain circumstances, we also recognize this will require very careful management. Our current thinking is that a separate Presidential Regulation will be needed to define procedures and criteria for deciding project eligibility and risk sharing, with regional government fiscal capacity likely to be an important factor.


Distinguished Guests, Ladies and Gentlemen

Another important process issue for MOF concerns the reporting and provisioning of contingent obligations in the State budget, and in particular enabling Parliament to play its rightful role with delaying projects. We expect the infrastructure guarantee fund will play an important role here as it will enable Parliament to participate in setting the aggregate resource envelope for guarantees while enabling KKPPI and MOF to make decision on its allocation to individual PPP projects.

Finnally I should mention that one of my most pressing concerns right now is to strengthen the capacity of MOF’s Risk Management Unit to deal with the heavy demands already being placed upon it. The organization structure chairman of this unit. I am strongly committed to developing the capacities and government arrangements of this unit as quickly as possible as it will play a crucial role in our PPP framework. We will accordingly be drawing on the technical support provided by our international partner agencies. RMU in the key institution within the Ministry of Finance to evaluate request of government support and make recommendation to me based on the report of project quality and technical feasibility from KKPPI. When an in-principle approval is granted, this must be disclosed in the state budget and a funding provision made if appropriate.

In closing, let me say I’m fully aware that MOF is in danger of being seen as the ‘bad guy’ in the PPP chain. Indeed, I suspect we are already viewed in this way! Let me assure you that this is not the role MOF sees for itself, and that we stand firmly behind the objective of facilitating provision of infrastructure so as to accelerate economic growth while ensuring fiscal sustainability. The steps I have outlined above are intened to help us do this in a responsible, accountable and transparent manner.

Thank You.

HARDIKNAS : ARSIP FOTO